Rumah subsidi pemerintah selalu menjadi incaran masyarakat yang betul-betul ingin mempunyai daerah tinggal dengan harga terjangkau. Melalui Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah Untuk Rakyat yang digulirkan oleh pemerintahan Jokowi tahun 2015, pemerintah telah menawarkan pendanaan untuk kegiatan tersebut dengan beberapa sketsa diantaranya ialah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).
Jika dibandingkan dari kedua sketsa tersebut, FLPP lebih optimal menjadi sketsa pembiayaan perumahan murah bersubsidi. Hal ini diungkapkan oleh Eddy Ganefo selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), kepada Kompas.com pada hari Rabu (20/01/2016) kemarin.
Menurut Eddy, dana FLPP yang ideal yakni sebesar Rp 60 triliun, dengan jumlah tersebut sanggup membiayai sekitar 500 ribu unit rumah. Namun, sayangnya dana FLPP untuk tahun 2016 ini sudah habis alasannya sudah dibayarkan pada tahun 2015. Nah, sebagai gantinya pemerintah kemudian menawarkan sketsa SSB yang dinilai akan mencukupi kebutuhan dana untuk membangun program rumah subsidi itu.
Dengan sketsa Subsidi Selisih Bunga (SSB), masyarakat yang hendak membeli rumah tersebut dengan cara KPR akan dikenakan bunga sebesar 5 persen. Nah selisihnya dari bunga komersil yang berlaku di pasar itulah yang akan disubsidi oleh pemerintah.
Lebih lanjut Eddy menjelaskan, bahwa menurut pengalaman tahun kemudian hanya bank BTN saja yang mau memakai sketsa tersebut untuk mendanai program rumah subsidi pemerintah. Sementara bank-bank lainnnya beralasan bahwa mereka tidak mau memakai sketsa SSB alasannya harus memikul beban 100% Kredit Pemilikan Rumah (KPR)-nya. Padahal kalau memakai sketsa pendanaan FLPP, bank hanya menanggung beban KPR sebesar 10 persennya saja. Sehingga sketsa FLPP dinilai lebih menarik untuk bank dibandingkan dengan SSB meskipun dalam prosesnya ada intervensi dari pemerintah.
*sumber : Kompas.com
Post A Comment:
0 comments: